ESANEWS.ID, RIYADH — Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mulai menerjemahkan komitmen dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Makkah Joint Defence Agreement) ke dalam kerja sama militer yang lebih konkret.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan para kepala staf angkatan bersenjata ketiga negara di Riyadh, Arab Saudi, pada Jumat, 25 September 2026. Pertemuan berlangsung di tengah meningkatnya ancaman keamanan terhadap Arab Saudi, termasuk serangan yang menyasar wilayah Makkah serta sejumlah infrastruktur sipil dan ekonomi di Kerajaan.
Para pejabat militer membahas situasi keamanan dan berbagai ancaman yang dihadapi Arab Saudi. Mereka juga mengecam serangan terhadap Makkah dan fasilitas sipil maupun ekonomi serta mengapresiasi kesiagaan Angkatan Bersenjata Arab Saudi dalam menjaga keselamatan warga, penduduk, dan keamanan wilayah Kerajaan.
Perkuat Intelijen dan Koordinasi Militer
Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara membahas langkah untuk meningkatkan kerja sama antara angkatan bersenjata, termasuk pertukaran dan kerja sama intelijen, koordinasi militer, serta integrasi kemampuan pertahanan.
Langkah itu diarahkan untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan mekanisme pertahanan kolektif ketiga negara.
Para kepala staf juga menyatakan tekad untuk segera menerjemahkan komitmen yang tercantum dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah menjadi kerja sama militer yang efektif.
Ketiganya kembali menegaskan komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif serta tekad untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah Arab Saudi.
Perjanjian Ditandatangani 7 Agustus 2026
Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah ditandatangani pada 7 Agustus 2026 di Makkah oleh Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.
Dalam perjanjian tersebut, serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya. Kesepakatan itu juga bertujuan memperkuat penangkalan bersama serta mengembangkan berbagai aspek kerja sama pertahanan.
Selain kerja sama operasional, kesepakatan tersebut menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan pertahanan ketiga negara, termasuk peningkatan kemampuan dan koordinasi di bidang pertahanan.
Berlangsung di Tengah Serangan Houthi
Aktivasi kerja sama militer ini berlangsung ketika Arab Saudi menghadapi peningkatan serangan dari kelompok Houthi yang berbasis di Yaman.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan sebelumnya mengatakan Turki siap membantu Arab Saudi memenuhi kebutuhan militernya dalam kerangka perjanjian tersebut, khususnya kebutuhan yang berkaitan dengan aspek teknis.
Fidan menyebut serangan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Arab Saudi sebagai persoalan serius dan mengatakan Turki memiliki komitmen solidaritas melalui perjanjian pertahanan bersama tersebut.
Sebelum pertemuan para kepala staf di Riyadh, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Turki, dan Pakistan juga melakukan pertemuan di New York pada 24 September 2026 di sela-sela Sidang Umum PBB. Mereka membahas perkembangan pembentukan sekretariat, komite, serta kelompok kerja dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah.
Pertemuan di Riyadh kemudian menjadi salah satu langkah lanjutan untuk memberikan bentuk yang lebih nyata terhadap kerja sama pertahanan trilateral tersebut.
Meski demikian, pernyataan resmi mengenai pertemuan para kepala staf tidak menyebut adanya keputusan untuk melakukan operasi militer bersama atau serangan gabungan terhadap kelompok Houthi. Fokus yang diumumkan adalah penguatan kerja sama intelijen, koordinasi militer, integrasi kemampuan pertahanan, serta penerapan komitmen pertahanan kolektif. #NurMTop
ESANEWS.ID | Membidik Fakta, Terbangkan Kebenaran
Sumber: Reuters, Saudi Press Agency, Kementerian Luar Negeri Pakistan, Arab News, Al Jazeera.
